 |
| sosialisasi KKPD di Aula Nuku, Kantor Gubernur, |
SOFIFI, JurnalMalut.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara serius membenahi tata kelola keuangannya. Tak main-main, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) kini mulai dimasifkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini menjadi senjata utama untuk memperkuat transparansi sekaligus meminimalkan transaksi tunai yang berisiko.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya, usai menggelar sosialisasi KKPD di Aula Nuku, Kantor Gubernur, Selasa (28/4/2026).
Ia menyebut bahwa transformasi digital ini adalah amanat pusat yang wajib dijalankan.
"Urgensinya jelas kita ingin meminimalkan transaksi tunai. Tujuannya agar tata kelola keuangan kita ke depan jauh lebih baik, transparan, dan akuntabel," ujarnya
Purbaya mengungkapkan salah satu keunggulan utama KKPD adalah fleksibilitasnya. Dengan kartu ini, program kerja OPD tidak perlu mandek hanya karena dana tunai belum cair.
"Kegiatan bisa tetap jalan menggunakan pagu kartu kredit. Ini sangat memudahkan transaksi, terutama untuk pos belanja seperti perjalanan dinas, pembelian BBM, hingga alat tulis kantor (ATK)," jelasnya.
Meski punya segudang manfaat, Purbaya mengakui implementasi KKPD di lapangan masih menemui kerikil tajam. Beberapa pengelola keuangan mengeluhkan kartu yang tidak bisa digunakan, padahal 40 persen dari Uang Persediaan (UP) sudah dialokasikan melalui skema ini.
Sadar akan kendala teknis dan kondisi geografis wilayah, BPKAD Maluku Utara merangkul BNI dan Bank Maluku-Malut untuk memberikan pendampingan ekstra kepada para aparatur.
"Jika penggunaan kartu ini terhambat, serapan anggaran kita juga bisa terganggu. Lewat sosialisasi dan pendampingan ini, kami ingin memastikan semua kendala teknis tuntas, sehingga serapan anggaran tetap maksimal," pungkasnya. (Tim)
.jpg)
