 |
| Sarbin Sehe |
Kunker ini dilaksanakan dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI
terhadap tata kelola dan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
dengan menghadirkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) serta
Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Sarbin memaparkan tantangan
geografis Maluku Utara yang didominasi oleh wilayah kepulauan. Kondisi ini
membuat akses transportasi antar-kabupaten/kota membutuhkan waktu dan biaya
yang besar.
Melalui forum ini, Pemprov Malut menyuarakan langsung
aspirasi masyarakat bawah, khususnya kelompok nelayan dan petani, agar
mendapatkan kemudahan akses permodalan perbankan.
Ia mengungkapkan bahwa sektor perikanan dan pertanian di
Maluku Utara sangat membutuhkan dukungan pembiayaan murah seperti KUR, terutama
untuk pengadaan bodi kapal setelah pemerintah daerah memberikan bantuan mesin
tangkap. Namun, di lapangan,
masyarakat mengeluhkan rumitnya persyaratan administrasi untuk mendapatkan
pinjaman mikro.
"Pinjam 10
sampai 50 juta rupiah, tapi kadang kala persyaratannya sangat berat bagi
masyarakat kecil. Ini perlu dipertimbangkan dari aspek regulasinya. Mengapa
masyarakat banyak yang beralih ke lembaga tidak resmi atau pinjaman online
(pinjol)? Karena iming-imingnya cepat, meskipun risikonya sangat besar,"
ungkap Wagub.
Wagub juga
menyoroti sulitnya pemerintah daerah dalam mengakses data murni dari pihak
perbankan mengenai siapa saja masyarakat yang telah menerima bantuan modal.
Selain masalah perbankan, Wagub meminta dukungan DPR RI terkait pemenuhan kuota
BBM bersubsidi bagi nelayan, serta penyesuaian skema Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNBP) agar dihitung dari penghasilan bersih, bukan kotor. (JM)
.jpg)
