ISTIMEWA
Hal tersebut
disampaikannya saat membuka secara resmi Sosialisasi Kebijakan Umum Pertahanan
Negara (Jakumhanneg) Tahun 2025–2029 Bidang Nirmiliter yang berlangsung di
Halmahera Room, Gamalama Bella Hotel Ternate, Kamis (25/6/2026).
Dalam sambutannya, Sarbin mengingatkan bahwa kedaulatan
negara saat ini tidak lagi sekadar diuji oleh ancaman militer konvensional,
melainkan oleh tantangan nirmiliter yang menyasar sendi-sendi kehidupan
masyarakat. Ia merinci sejumlah ancaman nyata di daerah yang harus diwaspadai,
mulai dari penetrasi disinformasi, kejahatan siber, radikalisme, hingga dampak
perubahan iklim global yang mengancam ketahanan pangan lokal.
"Pertahanan
negara di era modern bukan lagi menjadi domain atau tanggung jawab jajaran TNI
semata, melainkan mandat semesta bagi seluruh elemen bangsa. Kebijakan bidang
nirmiliter menjadi instrumen yang sangat krusial untuk membangun ketahanan
nasional yang kuat, tangguh, dan adaptif," tegas Sarbin.
Sebagai provinsi
kepulauan di gerbang kawasan Timur Indonesia, Wagub membeberkan tantangan
geografis ekstrem yang dihadapi Maluku Utara. Ia memberikan ilustrasi konkret
mengenai tingginya sekat konektivitas, di mana perjalanan darat dari Ibu Kota
Sofifi menuju Halmahera Timur memakan waktu hingga 8 jam, Halmahera Utara 4
jam, serta Jailolo dan Halmahera Tengah sekitar 2 jam. Tantangan lebih berat
berada di jalur laut, di mana perjalanan kapal dari Ternate menuju Pulau
Taliabu membutuhkan waktu hingga 2 hari 2 malam, sedangkan ke Kepulauan Sula
memakan waktu 1 malam.
Di samping
masalah regulasi maritim, Sarbin juga memberikan catatan kritis mengenai
paradox pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara yang saat ini dipacu secara masif
oleh hilirisasi industri pertambangan.
"Secara
makro-teoretis, pertumbuhan ekonomi kita masuk dalam jajaran tertinggi
nasional. Namun, jujur saja masyarakat kami belum merasakannya secara utuh.
Pertumbuhan tersebut murni dipicu oleh sektor hilirisasi tambang yang modal dan
kapitalnya berasal dari luar. Ini harus menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi
negara agar para pengambil keputusan memberikan perhatian khusus, sehingga kue
pembangunan bisa terdistribusi ke seluruh lini demi mengikis kesenjangan
sosial," pungkasnya. (JM)
.jpg)
