 |
| HMI Cabang Ternate saat menggelar aksi unjuk rasa |
TERNATE, JurnalMalut.com – Suasana di depan Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara memanas pada Selasa (23/06/2026). Ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate kembali turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa "Jilid II".
Tidak main-main, dalam aksi kali ini, mereka mengancam akan menggulirkan wacana referendum jika karut-marut distribusi dan kuota BBM bersubsidi di Maluku Utara terus diabaikan pemerintah.
Massa menilai, lonjakan harga BBM subsidi telah mencekik ekonomi rakyat kecil karena memicu meroketnya harga bahan pokok di pasar.
Koordinator Lapangan HMI Cabang Ternate, Yusril Todoku, menegaskan bahwa aksi ini adalah langkah tegas untuk menagih komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Yusril menyentil janji kepolisian yang sebelumnya mengaku akan memberantas praktik mafia BBM.
“Yang kami lihat, penanganannya belum maksimal. Karena itu kami datang kembali untuk meminta keseriusan pemerintah dan aparat dalam memberantas mafia BBM,” ujar Yusril dengan lantang di tengah massa aksi.
Selain isu lokal, HMI juga mengkritik kebijakan pusat. Mereka menyoroti pembahasan Undang-Undang Polri yang dinilai cacat prosedur karena digodok secara terburu-buru.
Dalam manifesto aksinya, HMI Cabang Ternate membawa delapan poin tuntutan krusial yang dinilai menjadi akar masalah kesengsaraan masyarakat Maluku Utara saat ini:
- Tangkap mafia BBM subsidi (Pertalite dan Solar) di Maluku Utara.
- Segera turunkan harga bahan pokok yang kian melambung.
- Tangkap pelaku pembunuhan di Halmahera.
- Segera cabut IUP PT Ormat Geothermal di Halmahera Barat.
- Lindungi aktivis lingkungan di Halmahera Utara.
- Maluku Utara butuh keadilan fiskal.
- Tangkap pelaku jual beli IUP di Maluku Utara.
- Tangkap pelaku kejahatan lingkungan di Maluku Utara.
Aksi ini menjadi sinyal keras bagi Gubernur dan jajaran Forkopimda Maluku Utara bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat ketimpangan sosial dan eksploitasi yang terus terjadi di bumi Moloku Kie Raha. (Jul/Red)
.jpg)
