 |
| istimewa |
Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Keuangan
Daerah resmi di Buka oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda pada Kamis
(29/1/26) bertempat di Bela Hotel.
Rakornas pengelolaan keuangan daerah ini dihadiri oleh
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, Sekretaris Daerah Provinsi
Se-Indonesia, instansi vertikal dan peserta dari kabupaten/Kota se-Maluku
Utara.
Rakornas pengelolaan keuangan daerah ini dengan tujuan untuk
menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi kinerja dan mengatasi hambatan dalam
perencanaan hingga pelaporan anggaran daerah.
Gubernur Sherly dalam penyampaiannya mengatakan, di Tahun
2026, Tim TAPD dengan seluruh kepala daerah diperhadapkan dengan pemotongan
fiskal yang cukup signifikan sehingga hal ini sangat berpengaruh pada setiap
program dan kebijakan.
Meskipun demikian, Sherly menekankan adanya kesesuaian
program antara pemerintah Pusat dan Daerah terutama dalam memastikan APBD dapat
dimanfaatkan dan program-program juga berdampak. Dirinya berharap, melalui rakornas ini dapat
menyederhanakan proses dari perencanaan penganggaran hingga eksekusi
pelaksanaan program.
Selain itu, Tim
TAPD diharapkan menjadi filter terhadap setiap kebijakan terutama dalam
membantu mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.
"Saya
berharap Tim TAPD menjadi filter kebijakan karena mereka lebih mengetahui
secara teknis maupun administrasi," ungkapnya.
Ia berharap,
rakornas ini memiliki terobosan agar APBD dapat dimanfaatkan di tahun 2026 dan
2027 sehingga benar-benar berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Rakornas
Pengelolaan Keuangan Daerah ini juga menghadirkan para narasumber dari
Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP dan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa. (JM)
.jpg)
