![]() |
Musrifah Alhadar (Kepala Diseperkim Malut) |
SOFIFI, JurnalMalut.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) gelar rapat koordinasi (Rakor) dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (24/7/2025) di Kota Ternate ini menjadi momentum penting untuk menyatukan arah kebijakan lintas sektor dalam penataan kawasan permukiman yang lebih manusiawi, layak dan berkelanjutan
Kepala Dinas Perkim Maluku Utara Musyrifah Alhadar mengatakan sektor perumahan memiliki dampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, hingga ketangguhan menghadapi bencana.
Melalui forum ini, kami ingin menegaskan pembangunan permukiman bukan hanya soal infrastruktur fisik, tapi juga tentang membangun lingkungan hidup yang sehat dan berdaya, "tegasnya.
Ia memaparkan sejumlah program prioritas Disperkim untuk tahun 2025, antara lain:
- Peningkatan kualitas 700 unit rumah tidak layak huni, termasuk dapur sehat
- Rehabilitasi 28 unit rumah korban bencana;
- Fasilitasi pembiayaan perumahan berbasis skema FLPP dan TAPERA bagi ASN dan MBR
- Pembangunan infrastruktur permukiman, seperti jalan lingkungan, drainase, pagar, talud, dan fasilitas ibadah
- Pengadaan lahan 4 hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Halmahera Barat
Menurutnya, Penyusunan RENSTRA Disperkim 2025–2029 mengacu pada RPJMD Malut dan indikator pembangunan nasional.
Ia juga menyoroti pentingnya pembaruan data kawasan kumuh. Dari 7 kabupaten/kota yang telah dilakukan pemetaan, baru 2 yang menyelesaikan revisi SK Kumuh. (*)