 |
| Ilustrasi |
Oleh: Jusri S. Jufri
(Mahasiswa Sastra Indonesia Unkhair Ternate)
PAGI itu, di selatan kota Ternate. Biasanya aku menatap realitas yang sedang sekarat dengan cara paling brutal. Di bawah bayang-bayang Gunung Gamalama yang angkuh, aroma sampah di selokan bercampur dengan debu jalanan yang tak pernah benar-benar tersapu. Suasana itu serupa mikro kosmos dari kegagalan sistemik. Ditambah suara bising motor mahasiswa yang lalu-lalang bukan lagi simbol dinamika intelektual, melainkan sekadar mobilitas mekanis tanpa arah.
Saya menyaksikan teman-teman mahasiswa berkumpul di depan ruangan, menikmati kopi instan, membicarakan proyek pengadaan atau skema “titipan” dari paman mereka di dunia birokrasi, bukan lagi mengenai dialektika sejarah. Maluku Utara saat ini merupakan wilayah yang nikelnya diambil secara berlebihan, tetapi aksi demonstrasinya mengalami kemunduran atau penurunan semangat yang menjengkelkan.
Sebagai seseorang yang menghabiskan malam-malam di kamar sempit ini dengan melahap lembaran-lembaran pemikiran Karl Marx dan Vladimir Lenin, saya melihat fenomena ini bukan sekadar kebetulan moral, melainkan sebuah keniscayaan dari struktur basis ekonomi yang korup yang kemudian mendegradasi superstruktur politik dan gerakan kita.
Penciutan mental ini semakin diperparah oleh runtuhnya tradisi intelektual yang dulunya merupakan fondasi utama perlawanan di Ternate. Hari ini, kita menyaksikan sebuah ironi sejarah: di tengah kemudahan akses informasi, aktivitas membaca dan diskusi mendalam justru dianggap sebagai beban anakronistis di kamar-kamar kos.
Secara historis, gerakan mahasiswa Maluku Utara pernah memiliki masa keemasan di mana dialektika bukan sekadar hiasan bibir, melainkan mesin penggerak aksi massa yang organik dan berbasis pada keresahan rakyat. Namun kini, ruang-ruang diskusi telah digantikan oleh scroll media sosial yang dangkal dan aksi-aksi massa yang kehilangan substansi filosofisnya—sering kali hanya menjadi seremoni tanpa agenda produktif yang jelas.
Pergeseran ini menunjukkan bahwa kita sedang mengalami de-politisasi yang disengaja, ketika mahasiswa berhenti membaca dan berdiskusi, mereka kehilangan kemampuan untuk membedah realitas, sehingga aksi massa yang lahir hannyalah letupan emosi sesaat yang mudah dikooptasi oleh kepentingan elit. Komparasi dengan semangat juang masa lalu memperlihatkan jurang yang lebar: jika dulu literasi adalah senjata untuk meruntuhkan hegemoni, sekarang ketidakpedulian intelektual telah menjadi pelumas bagi mesin nepotisme untuk terus beroperasi tanpa gangguan.
Basis Ekonomi dan Degradasi Gerakan
Degradasi gerakan di Maluku Utara terjadi karena para mahasiswanya telah kehilangan kompas kelas. Kita terjebak dalam apa yang disebut Marx sebagai "fetishisme komoditas"—di mana jabatan publik dan kedekatan dengan kekuasaan dianggap sebagai tujuan akhir yang memesona.
Korupsi dan nepotisme di negeri para raja ini bukan sekadar perilaku oknum, melainkan alat produksi kekuasaan yang dipelihara secara sadar. Sebagaimana Marx jelaskan dalam buku Ideologi Jerman (Penerbit: Jendela, 2004, Hal. 56), "Pikiran-pikiran kelas yang berkuasa dalam setiap zaman adalah pikiran-pikiran yang berkuasa."
Di Maluku Utara, pikiran yang berkuasa adalah pikiran tentang akumulasi modal melalui jalur belakang birokrasi. Gerakan mahasiswa yang dulunya menjadi taring rakyat, kini lebih sering menjadi "humas" bagi kepentingan oligarki lokal. Saya menyaksikan sendiri bagaimana diskusi-diskusi di Sasa beralih dari bedah teori menjadi lobi-lobi posisi di organisasi sayap partai atau tim sukses Pilkada.
Nepotisme yang tumbuh subur di Maluku Utara adalah bentuk paling vulgar dari upaya mempertahankan kepemilikan alat produksi kekuasaan di tangan segelintir klan. Ini adalah pengkhianatan terhadap semangat revolusioner. Lenin dalam karyanya yang monumental, Negara Dan Revolusi (Penerbit: Resist Book, 2016, Hal. 22), menekankan bahwa "Negara adalah produk dan manifestasi dari tidak terdamaikannya antagonisme-antagonisme kelas."
Namun di Maluku Utara, negara justru menjadi alat perdamaian semu antara elit politik dan elit ekonomi untuk merampok kekayaan alam (nikel dan emas) secara legal. Para aktor gerakan yang seharusnya menjadi pelopor (vanguard) justru terserap ke dalam aparatus negara tersebut demi kenyamanan pribadi. Mereka menjadi "buruh-buruh politik" yang tunduk pada majikan birokrasi.
Kondisi ini diperparah dengan hilangnya aktivitas pengorganisiran pada kelas di tingkat akar rumput. Marx dalam kemiskinan Filsafat (Penerbit: Promotheus, 2003, Hal. 142) mengingatkan bahwa tanpa organisasi yang sadar, kelas pekerja hanya akan menjadi massa yang terfragmentasi.
Di Ternate, nepotisme dianggap sebagai "kearifan lokal" atau bentuk tolong-menolong antar kerabat, padahal itu adalah mekanisme eksklusif yang paling efisien untuk membuang kompetensi dan integritas.
Saya melihat bagaimana jabatan-jabatan strategis di dinas-dinas hanya diisi oleh mereka yang memiliki koneksi darah dengan penguasa, sementara anak-anak muda cerdas hanya berakhir menjadi pengangguran terdidik yang hanya bisa merutuk di media sosial.
Sentralisme Demokratik dan Rebut Ruang Massa
Solusi dari kebusukan ini tidak bisa lagi hanya dengan "seruan moral" atau demonstrasi musiman yang berakhir dengan meja negosiasi di hotel mewah. Kita butuh apa yang disebut Lenin sebagai "sentralisme demokratik" dalam membangun kembali gerakan. Gerakan di Maluku Utara harus melakukan pembersihan internal terhadap elemen-elemen oportunis.
Kita butuh organisasi massa yang independen, yang tidak terafiliasi dengan dana hibah pemerintah atau donasi korporasi tambang. Sebagaimana ditulis Marx dalam Manifesto Partai Komunis (Penerbit: Narasi, 2008, Hal. 45), "Kaum proletar tidak memiliki apa pun untuk dipertahankan... mereka harus menghancurkan segala sesuatu yang hingga kini menjamin dan menjamin hak milik pribadi." Dalam konteks kita, "hak milik pribadi" itu adalah monopoli kekuasaan oleh klan-klan politik.
Kebusukan sistemik di Maluku Utara tidak akan runtuh hanya dengan meratapi nasib di bawah kepulan asap rokok. Langkah pertama yang mendesak adalah De-Elitisasi Gerakan melalui rebut ruang kesadaran massa. kita harus menghancurkan sekat antara "mahasiswa di Sasa" dan "rakyat di pesisir" agar intelektualisasi tidak berakhir menjadi komoditas lobi jabatan. Di tengah deru mesin tambang, kita wajib melakukan Pemisahan Radikal dari ranti inang oligarki lokal, di mana gerakan harus berani memutus tali pusar finansial dan kekerabatan yang selama ini menjinakkan nalar kritis para aktivis.
Terakhir, penyelesaian ini menuntut pembangunan aparatus politik tandingan yang ter disiplin, sebuah wadah kolektif yang mengadopsi semangat Lenin dalam mengorganisir massa bukan sebagai penonton sejarah, melainkan sebagai subjek yang merebut kembali hak atas tanah dan martabat dari tangan klan-klan pemangsa. Revolusi kesadaran di Maluku Utara dimulai ketika kita berhenti memuja kedekatan dengan kekuasaan dan mulai membangun barisan di jalur perjuangan kelas yang sejati.
Pendidikan politik harus dikembalikan ke basis massa, bukan lagi sekadar retorika di ruang seminar ber-AC. Kita harus membongkar kedok nepotisme ini sebagai bentuk penindasan kelas. Jika kita terus membiarkan gerakan didegradasi oleh pragmatisme, maka Maluku Utara hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah eksploitasi kapitalisme global.
Dewasa ini, saya menyadari bahwa hanya dengan melakukan analisis kelas yang mendalam dan penataan yang teratur, kita dapat menghapus semua bentuk korupsi yang menghalangi perkembangan daerah ini. Jangan biarkan Gamalama hanya menjadi pengamat pasif atas keruntuhan harga diri kita karena keserakahan yang telah diperalat secara legal. **
