 |
| Bupati Halmahera Utara: Piet Hein Babua |
HALUT, JurnalMalut.com - Setelah menanti lama, akhirnya Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Halmahera Utara dibayarkan.
TPP mulai dibayarkan sejak Januari 2026.
Hal tersebut disampaikan Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, dalam rapat bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Pertemuan Fredy Tjandua, Kantor Bupati, Kamis, 5 Februari 2026.
Menurutnya, pencairan TPP bukan “cek kosong, melainkan menjadi instrumen untuk peningkatan disiplin dan kinerja ASN.
"Pembayaran TPP harus sejalan dengan tanggung jawab kerja ASN, terutama soal kehadiran. ASN harus menjalankan kewajiban sebelum mendapatkan haknya dan harus disiplin dan terukur kinerjanya, " ujarnya.
Selain itu, Bupati Piet juga menyoroti praktik pembagian tugas di sejumlah OPD yang dinilai belum adil dan Masih ada kecenderungan pilih kasih yang berdampak pada menurunnya produktivitas pegawai.
"Kepala OPD wajib membagi pekerjaan secara merata dan profesional. Tidak boleh ada diskriminasi. Semua ASN harus diberikan ruang sesuai tupoksinya, jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa, di tengah keterbatasan fiskal daerah, ASN harus jadi garda terdepan pelayanan publik, bukan sekadar mesin administrasi atau alat pencitraan politik.
"Pemerintah bekerja untuk melayani masyarakat. Ini mandat rakyat, bukan panggung pencitraan, " tegasnya.
Bupati juga mengajak semua jajaran birokrasi meninggalkan pola lama yang lamban dan berorientasi seremonial. TPP harus menjadi pemicu perubahan budaya kerja, bukan sekadar tambahan pendapatan rutin.
Pihaknya berharap pencairan TPP di awal 2026 harus menjadi titik balik kinerja ASN. Apakah tambahan insentif itu benar-benar berbuah layanan yang lebih cepat dan profesional atau justru hanya mengulang tradisi lama tanpa perubahan nyata
"Mari tinggalkan tradisi lama dan kita wujudkan Halmahera Utara yang sejahtera dengan birokrasi yang disiplin untuk melayani masyarakat, " pungkasnya. (*)
