 |
| Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara |
TERNATE, JurnalMalut.com - Gagalnya proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Halmahera Barat, kini mendapat tanggapan serius dari penegak hukum.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Fajar Haryowimbuko, memastikan pihaknya tidak segan mengambil langkah terkait dugaan korupsi pembangunan RS Pratama Halbar jika sudah mengantongi laporan/pengaduan resmi dari warga.
“Jika ada pengaduan masyarakat langsung kita tindak lanjuti,”tega Fajar, merespon desakan praktisi sekaligus pakar hukum keuangan negara Dr. Hendra Karianga SH.,MH., Kamis (11/12), yang mendesak penegak hukum cepat mengambil langkah terhadap gagalnya proyek yang menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 senilai Rp 42 miliar tersebut.
Sebelumnya Hendra Karianga, menjelaskan pemindahan lokasi pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Halbar selain berujung gagalnya proyek, juga menjadi sumber awal terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati James Uang.
Padahal, kata Hendra, bupati tidak memiliki kewenangan mengubah perencanaan awal pembangunan RS Pratama Halbar yang ditetapkan Kemenkes RI, dengan memindahkan lokasi ke tempat lain. Keputusan bupati memindahkan lokasi pembangunan RS Pratama impian warga Halbar tersebut, tergolong perbuatan melawan hukum.
“Mengalihkan lokasi proyek ke tempat lain berarti sudah ada potensi korupsi, “tegasnya.
Hendra mendesak penegak hukum segera memeriksa Bupati Halbar, termasuk pelaksana (kontraktor) proyek, kadis kesehatan maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara, juga diminta melakukan audit menyeluruh atas proyek yang dikerjakan PT Mayagi Mandala Putra tersebut.
Ia pun mengingatkan, korupsi tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan tapi juga di level perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. (red-mg)
