 |
| Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Safri Talib |
HALSEL, JurnalMalut.com - Lambannya penanganan jembatan ambruk di Desa Bokimiake, Kecamatan Kayoa Barat, mendapat sorotan tajam dari Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Safri Talib.
Jembatan tersebut roboh akibat gempa magnitudo 7,6 yang mengguncang Maluku Utara dan Sulawesi Utara pada Kamis, 2 April 2026, meninggalkan dampak serius bagi mobilitas warga.
Dengan panjang lebih dari 80 meter, jembatan ini menjadi urat nadi penyeberangan warga sekaligus akses penting menuju SMP 54 Satap bagi para pelajar.
Safri mendesak Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, segera menetapkan status tanggap darurat agar penanganan tidak tersandera proses administrasi.
Ini bencana, bukan proyek biasa. Harus pakai skema darurat - tunjuk instansi, kerjakan dulu, bayar kemudian, tegas Safri, Selasa (7/4/2026).
Ia menilai mekanisme yang digunakan saat ini tidak efektif karena menunggu perubahan anggaran, sementara warga terpaksa bertahan dengan upaya swadaya yang terbatas.
Menurutnya, Dana Tanggap Darurat (DTT) APBD 2026 yang mencapai lebih dari Rp50 miliar seharusnya bisa dimanfaatkan.
Dengan estimasi biaya hanya Rp700–Rp800 juta, Safri menegaskan, tak ada alasan penanganan jembatan ini terus tertunda. (Al/Red)
.jpg)
