 |
| FAKI saat menggelar aksi di depan gedung KPK |
JAKARTA, JurnalMalut.com - Pengurus Pusat Forum Anti Korupsi Indonesia (FAKI) kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak KPK bersama Kejaksaan Agung mengusut dugaan penyimpangan pada empat proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, dengan total nilai anggaran mencapai Rp15.522.355.000.
Selain meminta penyelidikan terhadap proyek-proyek tersebut, FAKI juga mendesak KPK memanggil dan memeriksa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halmahera Timur, Revolino Merbas, ST., MT., untuk dimintai keterangan terkait pelaksanaan proyek yang kini menjadi perhatian.
Mereka juga meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta rekanan pelaksana diperiksa guna mengklarifikasi berbagai temuan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum.
Koordinator aksi, Mansur A. Dom, mengatakan terdapat sejumlah indikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut adalah empat proyek tersebut yang dinilai belum rampung ketika masa kontrak berakhir. Nilai pekerjaan yang belum terselesaikan mencapai Rp2.417.790.745,43.
"Nilai pekerjaan yang belum terselesaikan dari empat proyek ini mencapai lebih dari Rp2,4 miliar. Kami meminta KPK dan Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek-proyek tersebut," ujar Mansur dalam orasinya.
FAKI memaparkan, proyek pertama yang menjadi perhatian adalah Pembangunan Jembatan Kali Gamesan berdasarkan Kontrak Nomor 600/040/JBT4.2.1/SP/PK.JBT-DAU/APBD/DPUPR-HT/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024 dengan pagu anggaran Rp3.813.000.000.
Berdasarkan data, progres pekerjaan saat kontrak berakhir baru mencapai sekitar 90 persen, sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sekitar 10 persen dengan nilai Rp342.614.961,79.
Proyek kedua ialah Pembangunan Jembatan Wasileo berdasarkan Kontrak Nomor 600/041/JBT6.2.1/SP/PK.JBT-DAU/APBD/DPUPR-HT/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024 dengan pagu anggaran Rp2.782.129.000. Progres pekerjaan ketika kontrak berakhir baru mencapai 65,04 persen, sehingga masih terdapat sisa pekerjaan 34,96 persen senilai Rp876.172.349,97.
Selanjutnya, Pembangunan Jembatan Tifonis berdasarkan Kontrak Nomor 600/043/JBT6.2.1/SP/PK.JBT-DAU/APBD/DPUPR-HT/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024 dengan pagu anggaran Rp3.745.500.000. FAKI menyebut progres pekerjaan saat kontrak berakhir baru sekitar 90 persen, sehingga masih menyisakan pekerjaan senilai Rp501.571.146,68.
Adapun proyek keempat adalah Pembangunan Jembatan Kali Nek-Nek. Berdasarkan Kontrak Nomor 600/039/JBT8.2.1/SP/PK.JBT-DAU/APBD/DPUPR-HT/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024 dengan pagu anggaran Rp5.181.726.000. Massa aksi menyatakan progres pekerjaan ketika kontrak berakhir mencapai 85,06 persen, sehingga masih terdapat sisa pekerjaan 14,94 persen atau senilai Rp697.432.286,99.
FAKI menilai pola keterlambatan yang terjadi pada keempat proyek tersebut layak menjadi perhatian aparat penegak hukum. Kami tetap mempertanyakan tindak lanjut terhadap penerapan sanksi atas keterlambatan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak, yang belum terlihat diterapkan secara jelas.
Melalui aksi tersebut, FAKI mendesak KPK dan Kejaksaan Agung memperluas penyelidikan terhadap seluruh paket pekerjaan yang dikelola Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Timur sekaligus meminta mantan Kepala Dinas PUPR, PPK, serta pihak rekanan dipanggil dan dimintai keterangan sesuai kewenangan aparat penegak hukum.
FAKI juga menyatakan laporan yang sebelumnya telah disampaikan kepada KPK diharapkan menjadi bahan penelaahan lebih lanjut dalam proses penegakan hukum.
Hingga berita ini ditayay, belum diperoleh tanggapan dari mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Timur, Revolino Merbas, maupun pihak-pihak terkait lainnya mengenai tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi guna memenuhi asas keberimbangan.(Red)
