 |
| Ketua GPM Malut, Sartono Halek |
JAKARTA, JurnalMalut.com — Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (DPD GPM) Maluku Utara mendesak Kementerian ESDM mencabut izin operasi PT Mega Haltim Mineral (MHM).
Desakan ini mencuat setelah insiden longsor maut melanda area tambang nikel perusahaan tersebut di Desa Ekor, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, pada Jumat, 16 Januari 2026.
Ketua DPD GPM Maluku Utara, Sartono Halek, menyatakan bahwa tragedi yang menelan tiga korban jiwa tersebut menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh pihak perusahaan.
Sartono menegaskan bahwa insiden ini bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan indikasi kuat adanya kelalaian dalam sistem keselamatan yang seharusnya menjadi prioritas utama
"GPM menduga perusahaan memprioritaskan operasional di atas keselamatan pekerja dan Perusahaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala risiko operasional yang terjadi, " ujarnya, Kamis 18 Juni 2026.
Menurutnya, penerapan K3 bukan sekadar formalitas administratif di atas kertas. Pengabaian terhadap hak dasar pekerja ini membawa dampak buruk yang luas, antara lain,
- Menimbulkan korban jiwa dan luka yang sangat memukul keluarga pekerja.
- Menurunkan tingkat kepercayaan publik secara drastis terhadap perusahaan.
- Menciptakan rasa tidak aman yang menurunkan moral dan produktivitas tenaga kerja.
GPM Maluku Utara meminta pemerintah pusat bertindak cepat dan tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan pertambangan.
- Mereka juga menuntut agar pemerintah segera mengevaluasi total aktivitas PT MHM dan mencabut izin operasinya.
- Meminta pemerintah melakukan investigasi mendalam dan menjatuhkan sanksi hukum berat.
"Langkah ini dinilai sangat krusial untuk memberikan efek jera bagi pelaku industri tambang lain, sekaligus memastikan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja tambang di Indonesia agar tragedi serupa tidak terulang kembali, " tandasnya. (Tim)
