![]() |
| Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Sahril Tahir, didampingi oleh juru bicara Munawir Yakub (foto/ano) |
SOFIFI, JurnalMalut.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Maluku Utara, Sahril Thahir, mengeluarkan instruksi keras dan tegas kepada seluruh kader Gerindra di DPRD tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi untuk membedah dokumen APBD.
Langkah ini diambil guna memastikan seluruh program pemerintah daerah tegak lurus dengan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Sahril di hadapan ratusan kader dalam momentum Diklat Laskar Gerindra yang digelar di GOR Sofifi.
Ia menegaskan tidak akan menoleransi kepala daerah yang mencoba bermain-main dengan program strategis nasional.
"Saya perintahkan periksa dokumen APBD. Jika ada pemerintah daerah kabupaten atau kota yang sengaja tidak mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo, maka kami akan melaporkannya ke pimpinan pusat agar diberikan sanksi tegas!" cetus Sahril disambut gemuruh yel-yel peserta diklat.
Sebagai partai yang mengakar pada kaum miskin, buruh, dan petani, Gerindra Malut memastikan diri berada di garda terdepan untuk mengawal hak-hak rakyat.
Melalui pelatihan intensif ini, para kader tingkat desa digembleng secara matang untuk mengamankan jalannya program unggulan pusat di tingkat bawah, meliputi:
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Pengembangan Koperasi Desa
- Program Kampung Nelayan
Selain pengawalan anggaran, momentum diklat ini juga menjadi panggung penegasan komitmen politik Gerindra Malut.
Sahril menyerukan kepada seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga akar rumput untuk satu suara memenangkan Presiden Prabowo Subianto selama dua periode.
Menurut Sahril, kepemimpinan Prabowo sudah memberikan bukti nyata, bukan sekadar janji. Salah satu capaian monumental yang disorot adalah keberhasilan negara menyelamatkan lebih dari 6 juta hektare lahan sawit ilegal demi kemakmuran rakyat, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Dengan Laskar Gerindra yang kini tersebar di berbagai desa, Maluku Utara siap menjadi benteng kokoh dalam menyukseskan program kerakyatan dan mengawal kepemimpinan nasional. (Red)
