 |
| Proyek pembangunan dermaga di Desa Tegono, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan |
HALSEL, JurnalMalut.com - Proyek pembangunan dermaga di Desa Tegono, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, mendadak menjadi sorotan publik. Belum genap sepekan proses pengerjaan berjalan, kerangka proyek infrastruktur laut bernilai hampir satu miliar rupiah ini dilaporkan sudah ambruk.
Insiden ini memicu gelombang pertanyaan besar dari masyarakat terkait perencanaan teknis, analisis lokasi, hingga pengawasan proyek yang dibiayai oleh uang rakyat tersebut.
Berdasarkan papan informasi di lokasi, proyek ini bernilai kontrak Rp970.336.239 yang bersumber dari APBD melalui Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2026. Pekerjaan dengan nomor kontrak 550/15/SPEL-DAU/PHB-HS/VIII/2026 ini ditandatangani pada 3 Agustus 2026 dengan durasi 130 hari kalender, dan dipercayakan kepada CV Indong Saputri sebagai kontraktor pelaksana.
Dermaga yang sejatinya menjadi tumpuan harapan warga pesisir untuk memperlancar mobilitas dan roda ekonomi antar-pulau ini, kini justru dibayangi kecemasan akibat konstruksi awal yang dinilai rapuh dan dipaksakan.
Kondisi memprihatinkan ini memantik reaksi keras dari Direktur Teras Ekonomi Pesisir Maluku Utara, Fauji Yamin.
Setelah meninjau langsung ke lapangan, Fauji mengungkapkan adanya kekeliruan mendasar pada pemilihan titik lokasi pembangunan.
"Saya sendiri sudah melihat lokasinya. Pembangunannya berada tepat di titik yang berhadapan langsung dengan hantaman ombak. Kondisi ini semestinya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan teknis, terutama agar struktur bangunan benar-benar sanggup menghadapi karakteristik gelombang dan arus laut setempat," tegas Fauji.
Menurutnya, pembangunan di wilayah pesisir tidak boleh sekadar mengejar penyerapan anggaran atau formalitas menyelesaikan kontrak. Diperlukan survei mendalam mulai dari arah arus, karakteristik dasar perairan, hingga potensi cuaca ekstrem. Jika aspek teknis ini diabaikan, proyek justru berisiko menjadi potensi bahaya dan pemborosan anggaran daerah.
Fauji juga menyayangkan sikap acuh pihak pelaksana terhadap masukan masyarakat lokal yang justru paling memahami karakter alam di kawasan tersebut.
"Kalau alasannya proyek harus segera dikerjakan karena sudah memenangkan tender sementara suara warga diabaikan, itu cara berpikir yang keliru. Kemenangan tender bukan alasan untuk mengesampingkan kelayakan teknis dan kondisi riil di lapangan," jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian harus diutamakan karena kualitas bangunan jangka panjang jauh lebih penting daripada sekadar laporan formalitas di atas kertas.
Atas insiden ambruknya kerangka dermaga ini, Fauji mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui instansi teknis terkait untuk segera turun tangan melakukan investigasi komprehensif. Pemeriksaan ini penting untuk membongkar penyebab pasti kegagalan awal konstruksi sekaligus menentukan langkah perbaikan yang tepat.
"Uang yang digunakan adalah uang publik. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dengan menghasilkan infrastruktur yang aman dan berkualitas. Jangan sampai masyarakat pesisir justru yang menanggung dampak dari pembangunan yang tidak dipersiapkan secara matang," pungkasnya. (Jul/Red)
