 |
| Jalan Lapen Pulau Makian |
HALSEL, JurnalMalut.com - Proyek peningkatan jalan Lapis Penetrasi Makadam (Lapen) di Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), kini tengah menjadi buah bibir warga.
Proyek infrastruktur dengan anggaran fantastis senilai Rp4,7 miliar yang bersumber dari APBD 2026 ini dinilai dikerjakan asal-asalan dan diduga jauh dari standar kualitas nasional.
Proyek yang digarap oleh CV Tiga Putri Mandiri dengan pagu anggaran tepatnya Rp4.719.624.053,71 ini memiliki masa kerja 189 hari kalender. Namun ironisnya, di saat progres fisik di lapangan baru menyentuh angka 15 persen, kualitas pekerjaannya sudah memicu keresahan dan protes dari masyarakat setempat. Proyek ini dinilai berpotensi kuat menabrak pedoman teknis SNI 6751:2016 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.
Menanggapi gelombang sorotan publik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Halsel, Ade Samsudin, akhirnya angkat bicara. Ade tidak menampik adanya kekurangan pada tahap awal pengerjaan tersebut. Ia mengklaim bahwa tim pengawas telah turun ke lokasi untuk memetakan titik-titik yang bermasalah.
"Tim pengawas sudah mengidentifikasi titik-titik yang perlu diperbaiki. Karena pekerjaan masih berlangsung, lokasi tersebut terus kami kontrol," ujar Ade.
Ade menjelaskan bahwa secara teknis, perbaikan akan menggunakan material split kerikil ukuran 2/3. Langkah ini dilakukan untuk mengisi celah batu agar aspal dapat meresap sempurna dan mengunci antar-material. Saat ini, pihak kontraktor dilaporkan sedang menunggu pengiriman material lanjutan dari Bacan yang diangkut menggunakan kapal Landing Craft Tank (LCT).
Meski pihak Dinas PUPR berjanji akan melakukan perbaikan, pengakuan tersebut justru menjadi bukti kuat bagi warga bahwa kualitas pengerjaan sejak awal memang bermasalah.
Masyarakat Makian Barat kini mendesak keras agar Dinas PUPR Halsel tidak hanya mengejar target persentase fisik demi menggugurkan kewajiban. Warga menuntut jaminan nyata atas kualitas ketebalan, kepadatan, hingga keseragaman lapisan jalan.
Bagi warga, anggaran miliaran rupiah seharusnya menghasilkan jalan yang kokoh, aman, dan bertahan lama untuk menunjang aktivitas ekonomi mereka—bukan sekadar proyek tambal sulam formalitas yang cepat rusak. (Jul/Red)
