 |
| SKAK-MALUT-JKT saat menggelar aksi di depan Bank Jakarta |
JAKARTA, JurnalMalut.com — Gelombang penolakan terhadap rencana pinjaman daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp1 triliun terus bergulir.
Senin pagi (10/8/2026), giliran Sentral Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara Jakarta (SKAK-MALUT-JKT) yang menggedor kantor Bank DKI untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa secara tegas meminta pihak perbankan menolak pengajuan pinjaman yang diajukan oleh Pemprov Maluku Utara. SKAK-MALUT menilai langkah utang jumbo tersebut berpotensi membebani keuangan daerah tanpa arah yang jelas.
Koalisi ini menyoroti minimnya transparansi dalam proses pengajuan pinjaman. Mereka menilai rencana penarikan dana segar Rp1 triliun itu belum melalui pengujian yang objektif dan komprehensif. Terutama mengenai analisis kemampuan fiskal daerah, risiko pembiayaan, serta proyeksi dampak jangka panjang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kesejahteraan masyarakat.
"Rakyat Maluku Utara menyatakan sikap menolak rencana pinjaman Rp1 triliun melalui Bank Jakarta (Bank DKI)," tegas koordinator aksi, Reza Sadik, di tengah riuhnya demonstrasi.
Aksi ini juga menguliti konsistensi politik kepemimpinan di Maluku Utara. SKAK-MALUT menilai rencana utang ini bertentangan dengan janji politik yang pernah disampaikan oleh Gubernur Sherly Djuanda pasca-Pilkada 2024 lalu.
Kala itu, Sherly menyatakan bahwa membangun Maluku Utara tidak bisa hanya mengandalkan APBD murni. Ia menekankan pentingnya sosok gubernur yang rajin melobi dan membawa anggaran dari pemerintah pusat ke daerah, bukan justru membebani daerah dengan pinjaman perbankan. (JM)
