 |
| Puskesmas Mateketen Kecamatan Makian Barat |
HALSEL, JurnalMalut.com – Ikatan Mahasiswa Makian Barat Maluku Utara (IMMB-MU), mendesak Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, segera mencopot Kepala Puskesmas (Kapus) Makian Barat.
Desakan ini dipicu oleh dugaan polemik penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai menabrak aturan.
Ketegangan ini bermula dari pernyataan Kepala Puskesmas Makian Barat yang mengindikasikan adanya "kompromi" di luar jalur resmi terkait penempatan tenaga PPPK.
Pernyataan informal seperti "mereka sudah urus sendiri" dan "semua urusan torang so urus" bocor ke publik dan memantik reaksi keras dari kalangan mahasiswa.
Ketua IMMB Malut, Ardian Ludin menilai ucapan tersebut menjadi bukti nyata lemahnya kepemimpinan dan pengawasan di sektor kesehatan.
"Pernyataan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Seorang pimpinan birokrasi harus menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan menjaga integritas, bukan malah membiarkan tenaga PPPK bekerja tidak sesuai dengan SK penempatan," tegasnya.
Ardian menekankan bahwa penempatan PPPK memiliki dasar hukum yang mengikat demi memenuhi kebutuhan pelayanan di setiap wilayah.
Perubahan sepihak lewat jalur informal dinilai merugikan masyarakat yang sangat bergantung pada fasilitas kesehatan lokal sehingga berpengaruh pada kualitas pelayanan kesehatan di Makian Barat yang terancam menurun akibat kurangnya tenaga medis.
Atas dasar tersebut, IMMB Malut menuntut kebijakan pengalihan tugas wajib lewat mekanisme administrasi yang sah, bukan kesepakatan bawah meja.
"Jika ada PPPK yang tidak menjalankan tugas sesuai lokasi SK, masyarakat yang paling dirugikan.
Kami minta Bupati Bassam Kasuba mengambil langkah tegas demi menjaga wibawa birokrasi," tambah Ardian..
Selain menuntut pencopotan Kapus, IMMB-MU juga mendesak Dinas Kesehatan Halmahera Selatan segera turun tangan melakukan investigasi total terhadap dugaan pelanggaran administrasi ini.
Ardian memastikan bahwa IMMB-MU akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi transparansi dan profesionalisme aparatur negara.
"Pelayanan publik tidak boleh dikendalikan oleh komunikasi informal yang mengabaikan aturan. Kepentingan medis masyarakat Makian Barat harus menjadi prioritas utama," pungkasnya.
Hingga berita ini naik tayang, Kepala Puskesmas Makian Barat, Arif Kausaha, saat dikonfirmasi via pesan/panggilan WhatsApp tidak ada respon (Tim)
.jpg)