 |
| Istimewa |
HALSEL, JurnalMalut.com – Gempa berkekuatan 7,6 yang melanda Sulawesi Utara dan Maluku Utara beberapa waktu lalu berdampak hingga Desa Bokimiake, Kecamatan Kayoa Barat.
Jembatan utama desa ambruk, membuat akses warga terganggu, sehingga pemerintah daerah segera mengusulkan pembangunan jembatan penyeberangan.
Kepala Dinas PUPR, Idham Pora, mengatakan pihaknya telah melakukan survei lapangan sebagai tindak lanjut instruksi pemerintah pusat. Survei ini menjadi dasar menilai jembatan yang rusak maupun yang dibutuhkan warga.
Menurutnya, data kebutuhan pembangunan jembatan sebenarnya sudah tersedia sebelum bencana. Namun, kondisi darurat pascagempa mendorong pemerintah menyesuaikan prioritas pembangunan untuk segera memulihkan akses masyarakat dan anak-anak ke sekolah.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan langsung menggelar rapat koordinasi antara Sekretaris Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan dinas teknis terkait. Rapat ini menegaskan urgensi pembangunan jembatan sebagai prioritas darurat.
Idham menambahkan, usulan pembangunan jembatan sudah diajukan sejak 2025 melalui Dana Alokasi Umum (DAU), tetapi sempat tertunda karena kebijakan efisiensi anggaran.
“Kali ini kami dorong kembali karena termasuk kebutuhan mendesak pascagempa, ujarnya, Senin, 6 April 2026.
Saat ini, kata Idha, jembatan yang ambruk masih menunggu keputusan Ketua TAPD terkait realisasi anggaran dan tindak lanjut pembangunan. Idham optimistis prosesnya cepat, dan berharap jembatan segera direalisasikan demi kepentingan warga Bokimiake. (Al/Red)
.jpg)
