istimewa
TERNATE, JurnalMalut.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ternate terus mempertegas perannya dalam menjaga stabilitas dan pengawasan sektor jasa keuangan di wilayah Maluku dan Maluku Utara.
Komitmen ini ditegaskan saat Kepala OJK Maluku Utara, Adi Surahmat, menerima kunjungan silaturahmi Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus, beserta jajaran di Kantor OJK Ternate pada Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula mendampingi Kepala OJK antara lain Asisten Direktur OJK (Pengawasan) Fauzi Sain, serta Asisten Deputi (PEPK) Sukma Aji Wirawan.
Di tengah pesatnya perkembangan industri keuangan, OJK menyoroti tantangan berat terkait maraknya praktik investasi ilegal.
Fenomena investasi bodong ini diperkirakan telah menimbulkan kerugian masyarakat hingga hampir Rp2 triliun.
Ironisnya, korban dari kejahatan finansial ini telah menyasar berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali kalangan prajurit TNI dan Polri:
- Menanggapi situasi darurat tersebut, OJK mengambil langkah konkret:
- Meningkatkan literasi keuangan masyarakat secara masif dan merancang program edukasi langsung di lingkungan Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha guna memperkuat pemahaman prajurit serta keluarga TNI terhadap risiko investasi bodong.
Sebagai otoritas pengawas, OJK memimpin upaya penindakan terhadap berbagai modus penipuan keuangan, termasuk yang berkedok investasi umrah. Langkah ini diperkuat melalui koordinasi yang solid bersama institusi keamanan seperti BIN dan Polda.
Secara hukum, pergerakan OJK kini semakin kokoh berkat payung hukum Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta operasionalisasi Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal).
Selain memaparkan cakupan pengawasan di sektor perbankan konvensional maupun syariah termasuk lima bank utama di wilayah Maluku hingga Maluku Utara, OJK juga mengimbau masyarakat untuk proaktif.
Masyarakat maupun anggota TNI yang mengalami kendala transaksi, seperti salah transfer atau menjadi korban penipuan finansial, diminta segera memanfaatkan saluran Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) melalui situs resmi iasc.ojk.go.id.
Pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi OJK dalam memperluas jangkauan edukasi, mengoptimalkan perlindungan konsumen, serta memperkuat sinergi lintas instansi demi menciptakan ekosistem keuangan yang aman dan bebas dari investasi ilegal di Maluku Utara. (Jul/Red)
