Yadi Utukoy, S.H.,M.H.,
TERNATE, JurnalMalut.com — Sengketa kepemilikan tanah di Kelurahan
Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, memasuki babak
pembuktian krusial.
Pihak Penggugat mendalilkan bahwa
dua akta jual beli (AJB) tertanggal 6 Juli 1966 yang menjadi dasar klaim pihak
Tergugat mengandung cacat formil, cacat materil, serta dugaan manipulasi
administratif.
Dalam dokumen replik atau
jawab-menjawab perkara perdata tersebut, Penggugat menegaskan penguasaan sah
atas tanah kintal rumah di RT 007/RW 003 Kelurahan Maliaro.
Hak tersebut bersumber dari Surat
Izin Nomor 92/Kagda/63 tanggal 5 November 1963 yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Agraria Daerah Maluku, M.A. Fabanjo, atas nama Pemerintah Republik
Indonesia, serta penguasaan fisik secara turun-temurun.
Kuasa Hukum Penggugat lahan
Maliaro, Yadi Utukoy, S.H.,M.H., mengatakan Poin utama yang disoroti Penggugat
adalah kedudukan Jasim Bopeng (Tergugat V) yang tercantum dalam Akta Jual
Beli Nomor 5/1966 atas nama pembeli Saoda Azis (Tergugat I) dan Akta
Jual Beli Nomor 6/1966 atas nama Taher Wahid (Tergugat II).
"Dalam kedua dokumen
tersebut, Jasim Bopeng bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dengan jabatan sebagai Asisten-Wedana, Kepala Ketjamatan Ternate,
" ujar Yadi, Rabu 11 November 2026
Yadi juga merujuk pada Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1963 tentang Penghapusan
Keresidenan dan Kewedanaan yang ditetapkan Presiden Sukarno pada 25 Oktober
1963. Aturan tersebut secara resmi menghapuskan seluruh struktur Keresidenan
dan Kewedanaan di Indonesia dengan batas akhir pelaksanaan pada tahun 1965.
Selain itu, berdasarkan rekam
jejak pemerintahan setempat, masa jabatan Jasim Bopeng sebagai Camat Ternate
telah berakhir setelah terbitnya Surat Keputusan Gubernur Maluku pada 30 Maret
1965. Dengan demikian, pembuatan akta pada 6 Juli 1966 dinilai tidak memiliki
dasar kewenangan hukum (nietig atau batal demi hukum).
Selain aspek kewenangan pejabat,
Yadi menyoroti identitas pihak penjual yang tercantum dalam kedua akta tahun
1966 tersebut, yakni August Van Der Mull dan Theodorus Van
Der Mull. Di dalam akta, keduanya ditulis berstatus Warga Negara
Indonesia (WNI) dengan pekerjaan petani di Ternate.
Namun, Penggugat mengajukan bukti
bantahan berupa:
- Surat Daftar Keterangan Nomor 458/T/1963
tertanggal 22 Agustus 1963 dari Sekretaris Panitia Pelaksanaan Penyerahan
Penguasaan Benda-benda Tetap Belanda, yang mencatat bahwa kedua nama
tersebut berstatus Warga Negara Belanda dan telah pulang ke Negeri Belanda
sejak Agustus 1963.
- Surat Kanwil Departemen Kehakiman RI Provinsi
Maluku tanggal 30 Maret 1994, yang menyatakan arsip keimigrasian di
Ambon dan Ternate tidak menemukan data kewarganegaraan (baik WNI maupun
WNA) atas nama kedua orang tersebut.
Dari sisi materil, kedua akta
jual beli yang mencakup tanah bekas hak Eigendom Verponding Nomor
450/Ternate seluas ±35.390 meter persegi itu juga dinilai janggal.
Dalam naskah akta, kolom
keterangan surat ukur, panjang, lebar, nomor persil, hingga batas-batas tanah
di keempat penjuru mata angin dibiarkan kosong.
Bahkan lanjut Yadi, Penomoran
akta nomor 5 dan 6 pun ditulis tangan pada tanggal dan hari yang identik, yakni
Rabu, 6 Juli 1966, serta tidak ditemukan dokumen asli maupun alas hak awalnya.
Penggugat juga turut
mempertanyakan konsistensi dalil pihak Tergugat III (Nindun Wahid) dan Tergugat
IV (Hamida Wahid-Abdul Malik Kasim) yang menguasai klaim atas dasar dua akta
tersebut.
Menurut Yadi, seluruh amar
putusan pengadilan sebelumnya tidak pernah membatalkan bukti izin penguasaan
negara milik orang tua Penggugat tahun 1963, melainkan justru membatalkan
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 350/sisa atas nama Taher Wahid.
Seluruh bukti otentik mengenai kronologi penghapusan kewedanaan, arsip keimigrasian, hingga surat izin agraria tahun 1963 dijadwalkan akan diuji lebih lanjut oleh majelis hakim dalam agenda persidangan pembuktian mendatang. (Tim)
