 |
| Yadi Utukoy, S.H.,M.H., |
TERNATE, JurnalMalut.com – Sengketa kepemilikan lahan strategis di kawasan Jalan
Yos Sudarso, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, kembali memanas dalam
persidangan perdata.
Kuasa hukum penggugat, Yadi
Utukoy, S.H.,M.H., secara tegas membantah dalil jawaban yang diajukan oleh BPN
atau Turut Tergugat II dan menilai argumentasi tersebut tidak berdasar serta
kontradiktif dengan dokumen resmi yang pernah diterbitkan sebelumnya.
Dalam tanggapannya, Penggugat menyoroti sikap BPN yang dinilai hanya merujuk pada amar
putusan lama (Perkara Nomor 01/PDT-G/1994/PN.Tte) untuk mengklaim bahwa lahan
sengketa adalah milik pihak lawan (Nindun Wahid).
Yadi menilai langkah
tersebut sangat keliru secara hukum pertanahan. Menurutnya, pengakuan hak atas
tanah tidak bisa hanya didasarkan pada bunyi amar putusan atau berita acara
pemeriksaan setempat semata tanpa menguji asal-usul serta alas hak yang sah.
Ia juga mengingatkan bahwa
hukum agraria Indonesia menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif,
sehingga riwayat penguasaan fisik dan surat bukti hak dari negara adalah hal
yang mutlak.
Untuk mematahkan klaim
pihak lawan, Yadi menegaskan bahwa tanah kintal di RT 007/RW 003 Kelurahan
Maliaro tersebut telah dikuasai secara turun-temurun oleh warga setempat.
Penguasaan ini dikuatkan
dengan sejumlah dokumen resmi pelepasan aset bekas milik Belanda (Eigendom
Verponding Nomor 450) kepada almarhum Musa Syawal pada tahun 1963,
meliputi:
- Surat Sekretaris Panitia
Pelaksana Penguasaan Milik Belanda
Nomor 458/T/63 tertanggal 22 Agustus 1963.
- Surat Izin Mendirikan
Bangunan (Rooivergunning) Nomor 94
tertanggal 26 September 1963 dari Pelaksana Kepala Daerah Maluku Kota Praja
Ternate.
- Surat Penyerahan
Penguasaan Benda-Benda Tetap milik
perseorangan warga negara Belanda sesuai Perppu Nomor 3 Tahun 1960.
Poin paling krusial yang
disorot Penggugat adalah inkonsistensi sikap BPN. Penggugat
mempertanyakan mengapa BPN terkesan membela kepentingan Tergugat III dan IV,
padahal instansi tersebut pernah mengeluarkan surat resmi (Surat Nomor 01 Tahun
2003/2023 tertanggal 13 Oktober) yang menyatakan pembatalan Sertipikat Hak
Nomor 350 milik Tergugat II (Taher Wahid) dan menegaskan bahwa status tanah
tersebut kembali ke negara.
"Sangat bertolak
belakang. Di satu sisi pernah menyatakan sertipikat dibatalkan dan tanah
kembali ke negara, namun dalam jawaban pokok perkara ini justru menyampaikan
dalil yang berbanding terbalik," tegas Yadi dalam berkas
tanggapannya, Rabu (11/11/2026)
Lebih lanjut, Penggugat menyimpulkan bahwa keterangan internal yang disampaikan BPN dalam persidangan justru menjadi bukti bahwa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 5/1966 atas nama Saoda Azis (Tergugat I) dan AJB Nomor 6/1966 atas nama Taher Wahid (Tergugat II) mengalami cacat formil maupun materiil, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Tim)
