 |
| Masdar Mansur, Anggota DPRD Halsel |
HALSEL, JurnalMalut.com – Proyek pembangunan Jembatan Laut Tegono di Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), kini berada di bawah pengawasan ketat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel.
Proyek infrastruktur yang menelan anggaran negara hampir Rp1 miliar tersebut dinilai memerlukan evaluasi total, mulai dari penentuan lokasi hingga perencanaan teknisnya.
Desakan kuat ini disuarakan oleh Sekretaris Fraksi Demokrat Perjuangan DPRD Halsel, Masdar Mansur.
Dengan tegas, politikus PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Halsel ini mengingatkan pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur tidak sekadar menjadi ajang kejar tayang penyelesaian proyek dan pemenuhan laporan penyerapan anggaran.
"Jembatan ini tidak bisa dipandang sebagai proyek biasa. Kalau lokasi tidak matang dan perencanaan tidak mengacu pada kondisi lapangan, bagaimana menjamin jembatan ini berfungsi sesuai harapan masyarakat? Jangan sampai bangunannya berdiri, uang negara sudah keluar, tetapi manfaatnya justru dipertanyakan," ujar Masdar saat diwawancarai di Kantor DPRD Halsel, Kamis (29/10/2026).
Menurut Masdar, wilayah perairan Makian Barat memiliki karakteristik yang cukup ekstrem dengan fenomena pasang surut dan gelombang tinggi. Oleh karena itu, kelayakan proyek ini harus dijawab dengan kajian teknis yang matang, bukan sekadar keyakinan buta bahwa proyek tersebut bisa dikerjakan.
Ia meminta Dinas Perhubungan Halsel bersama konsultan perencana dan pengawas untuk membuka data secara transparan mengenai dasar penentuan lokasi, perhitungan teknis, hingga kesesuaian desain dengan kondisi riil di lapangan.
Lebih lanjut, Masdar mendesak adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen perencanaan, termasuk data Mutual Check Nol (MC-0), guna mencocokkan kondisi awal lapangan dengan gambar rencana dan kontrak kerja. Ia memperingatkan agar tidak ada perubahan desain instan di tengah jalan hanya untuk mengakomodasi masalah yang muncul saat proyek berjalan.
Sorotan proyek ini juga mengarah pada proses awal penentuan lokasi yang melibatkan Kepala Desa Tegono dan Kepala Desa Mataketen. Masdar meminta peran kedua kepala desa tersebut ditelusuri secara objektif untuk memastikan tidak ada tahapan krusial yang terlewatkan. Namun, ia menggarisbawahi bahwa penilaian harus tetap bersandar pada fakta hukum dan dokumen resmi, bukan sekadar asumsi atau dugaan sepihak.
Sebagai bentuk komitmen pengawasan, Masdar memastikan dirinya akan turun langsung meninjau fisik proyek Jembatan Laut Tegono pada hari Sabtu ini. Langkah ini diambil untuk mencocokkan langsung realita di lapangan dengan dokumen perencanaan yang ada. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian, DPRD tidak akan segan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai pertanggungjawaban.
"Anggarannya hampir Rp1 miliar. Ini uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Periksa perencanaannya, evaluasi pelaksanaannya, dan pastikan siapa yang bertanggung jawab," cetus Masdar.
Ia menegaskan, keberhasilan proyek Jembatan Laut Tegono tidak boleh hanya diukur dari fisik bangunan yang berdiri atau selesainya proyek secara administratif. Ukuran keberhasilan sejatinya adalah ketika jembatan tersebut aman digunakan, berfungsi optimal, menjawab kebutuhan riil warga, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebelum masyarakat menanggung risiko dari pembangunan yang tidak tepat sasaran, persoalan kelayakan ini harus dibuka dan dituntaskan secara terang benderang. (AL/Red)
