 |
| Aldi Harus (doc.pribadi) |
Akankah Maluku Utara Mengalami Hal Yang Sama?
Oleh: Aldi Haris
(Ketua FMN Cabang Ternate)
PADA suatu sore di Kedai Mambo, melalui siaran langsung TikTok, seorang teman bertanya mengenai banjir di Sumatra. Apakah banjir itu disebabkan oleh kekuatan alam atau lebih karena tindakan serakah manusia? Dan apakah fenomena serupa juga terjadi di Maluku Utara? Tiba-tiba, saya merenung sambil menikmati secangkir kopi dengan aroma yang khas. Dengan didampingi rasa kopi yang menggebu, saya mulai berbagi pemikiran dari berbagai bacaan lama yang terpikir untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Saya ingin memulai dengan menyatakan bahwa, bencana banjir yang terjadi berulang kali di berbagai lokasi. Sumatra tidak hanya sekadar takdir alam yang muncul tanpa peringatan. Ia merupakan hasil dari sejarah panjang pengambilalihan ruang hidup masyarakat yang telah terstruktur secara sistematis melalui imperialisme modern. Dalam bentuknya yang saat ini, imperialisme tidak muncul lagi sebagai penjajahan dengan kekerasan, tetapi melalui investasi modal internasional, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan pertumbuhan industri ekstraktif yang serakah terhadap lahan, hutan, dan sumber daya air.
Karl Marx dalam Das Kapital, dengan tegas menyebut bahwa akumulasi kapital hanya bisa hidup dengan cara merampas. Logika ini bekerja nyata di Sumatra, hutan digunduli untuk Sawit, tanah dilubangi untuk tambang, sungai dialihkan untuk kepentingan industri. Ketika hujan turun, alam hanya menagih akibat dari hukum perampasan yang dipaksakan kepadanya. Banjir pun menjadi konsekuensi yang tak terelakkan dari kerakusan sistem.
Pandangan serupa ditegaskan oleh David Harvey dalam bukunya "Imperialisme Baru". Ia menyebut mekanisme “accumulation by dispossession” sebagai ciri utama kapitalisme modern. Pengusiran petani, perampasan tanah adat, privatisasi sumber daya alam, dan perusakan ekologi demi perluasan pasar. Apa yang terjadi di Sumatra adalah potret konkret dari tulisan ini, bencana bukan kecelakaan, melainkan hasil dari perampasan yang dilegalkan.
Yang paling menderita selalu saja rakyat kecil. Petani kehilangan sawah, nelayan kehilangan wilayah tangkapan, anak-anak kehilangan ruang hidup yang aman. Sementara itu, korporasi tetap mengalirkan keuntungan, negara sibuk mengamankan investasi. Seperti yang dikritik Frantz Fanon dalam The Wretched of the Earth, negara pascakolonial sering kali hanya menjadi “komite pengelola kepentingan borjuasi”, bukan alat pembebasan rakyat. Dalam hal ini, negara justru menjadi pelindung imperialisme gaya baru.
Apa yang terjadi di Sumatra sangat mungkin terjadi di Maluku Utara. Hari ini, tambang nikel, pembukaan kawasan industri, reklamasi pesisir, dan perampasan tanah adat bergerak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hutan-hutan Halmahera digerus, sungai-sungai tercemar, pesisir digempur sedimentasi. Semua ini adalah pola yang sama seperti yang dialami Sumatra beberapa hari lalu. Jika ini dibiarkan, banjir, krisis air bersih, konflik agraria, dan kehancuran ekologi di Maluku Utara bukan lagi ancaman, melainkan sesuatu yang akan terjadi.
Vandana Shiva dalam "Demokrasi Bumi" mengingatkan bahwa krisis ekologi bukanlah krisis teknis, melainkan krisis peradaban, krisis cara pandang manusia terhadap alam. Ketika alam diperlakukan sebagai komoditas, maka kehancuran adalah sesuatu yang akan terjadi (keniscayaan). Apa yang hari ini disebut “pembangunan” sejatinya adalah proses pemiskinan ekologis yang sistematis.
Imperialisme juga bekerja merusak kesadaran. Rakyat dipaksa percaya bahwa kerusakan adalah “harga kemajuan”. Antonio Gramsci dalam Prison Notebooks menyebut ini sebagai hegemoni, cara kelas penguasa menanamkan cara berpikir mereka sebagai “akal sehat umum”. Akibatnya, banjir dianggap musibah alam biasa, bukan kejahatan struktural.
Serupa ditegaskan oleh Soekarno dalam "Indonesia Menggugat", penjajahan tidak selalu berbentuk pendudukan militer, tetapi juga bisa hadir dalam bentuk dominasi ekonomi dan perampasan sumber daya. Jika kekayaan alam Indonesia dikuasai segelintir elite dan korporasi asing, sementara rakyat kebanjiran dan kelaparan, maka itu adalah imperialisme dalam bentuk baru.
Maluku Utara hari ini berada di persimpangan sejarah, apakah kita akan belajar dari luka Sumatra, atau mengulang tragedi yang sama dengan versi yang lebih brutal. Seperti kata Tan Malaka dalam "Madilog", kesadaran adalah senjata paling tajam kaum tertindas. Tanpa kesadaran politik dan ekologis, rakyat hanya akan menjadi korban yang berulang.
Banjir bukan luapan air. Ia adalah simbol dari sistem yang meluap dalam keserakahan. Jika imperialisme adalah dalang di balik bencana, maka satu-satunya jalan keluar adalah membangun perlawanan bersama, gerakan rakyat, mahasiswa, petani, nelayan, dan seluruh elemen gerakan untuk merebut kembali kedaulatan atas tanah, hutan, air, dan masa depan. **
