 |
| Nazlah Kasuba |
TERNATE, JurnalMalut.com - Komitmen Presiden Prabowo Subianto melalui alokasi pembangunan 300.000 jembatan pada tahun 2026 untuk mendukung akses pendidikan anak-anak sekolah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Program ini bukan sekadar agenda infrastruktur, melainkan bentuk nyata kehadiran negara agar tidak ada lagi anak-anak dan guru yang harus mempertaruhkan keselamatan hanya untuk pergi ke sekolah.
Namun sangat disayangkan, di lapangan justru muncul narasi seolah-olah pembangunan jembatan di wilayah seperti Loloda Utara adalah inisiatif parsial, terbatas, dan penuh alasan. Masyarakat disuguhi wacana “mencarikan solusi 4 jembatan”, tanpa kejelasan apakah kebutuhan riil tersebut benar-benar telah didaftarkan, diverifikasi, dan diperjuangkan dalam program pusat.
Kader Partai Gerindra secara struktural diminta melakukan cross-check langsung ke kepala daerah, memastikan bahwa data kebutuhan jembatan telah masuk dan tervalidasi di tingkat pusat. Data adalah kunci. Tanpa data yang akurat dan jujur, kebijakan sebesar apa pun hanya akan berhenti di atas kertas.
Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlah Kasuba, menilai bahwa persoalan utama bukan pada ketiadaan program pusat, melainkan pada ketidakmampuan atau ketidakseriusan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur untuk meng-update dan mengawal program pusat secara maksimal.
"Ketika program nasional sudah tersedia, tetapi daerah tidak sigap memasukkan data, tidak agresif berkoordinasi, dan tidak transparan kepada publik, maka yang dirugikan adalah masyarakat, " ujarnya.
Nazala menegaskan bahwa pihaknya akan mendatangi langsung kepala daerah untuk memastikan bahwa wilayah Galela dan Loloda, khususnya Loloda Utara, memperoleh perhatian yang adil dan proporsional.
"Ini bukan soal siapa yang paling cepat mengklaim solusi, tetapi soal tanggung jawab struktural dalam memastikan hak dasar warga terpenuhi, " tegasnya.
Peristiwa meninggalnya seorang guru SD di Loloda Utara akibat tidak adanya jembatan dan rusaknya akses jalan adalah tragedi yang tidak boleh terulang. Ini bukan sekadar musibah, tetapi alarm keras kegagalan sistemik.
"Jembatan bukan sekadar beton dan besi tetapi jalan menuju masa depan, penghubung antara kebijakan dan realitas, antara janji negara dan keselamatan warganya, " pungkasnya.
Lanjutnya, Kepala daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, bukan penonton. Mereka dituntut untuk aktif, responsif, dan jujur dalam menyampaikan data kebutuhan daerah.
"Jika hari ini masyarakat hanya disuguhi alasan, maka tugas kami adalah memastikan solusi yang sesungguhnya benar-benar hadir, " tandasnya. (*)
