 |
| Ketua Hipmamoro, Fandi Lukman |
TERNATE, JurnalMalut.com - Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (HIPPMAMPRO) mendesak Gubernur Provinsi Maluku Utara mencopot Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut dari jabatannya.
Desakan ini buka tanpa alasan, Kepala DKP Malut dinilai tidak mampu melakukan pengawasan terkait masalah Illegal Fishing yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai.
Ketua Hipmamoro, Fandi Lukman, mengatakan illegal fishing di Pulau Morotai sangat menghawatirkan. Bahkan pihak DKP Malut terkesan membiarkan para pelaku pengeboman ikan dan praktik pencurian ikan menjalankan aktifitasnya di wilayah tersebut yang berdampak serius terhadap kesejahteraan nelayan lokal.
“Praktik illegal fishing di Morotai sudah berlangsung lama, merusak sumber daya laut sekaligus mengancam masa depan nelayan kecil yang bergantung pada hasil tangkapan laut, ucap Fandi, kepada media ini, Senin (1/12).
Ia menambahkan, jika Gubernur tidak segera bertindak tegas, maka secara institusi Hipmamoro akan menggelar aksi massa besar-besaran.
"Ini adalah bentuk tekanan keras agar pemerintah tidak tinggal diam, dan segera melakukan langkah nyata untuk menyelesaikan masalah ini, demi masa depan nelayan dan laut Morotai " ujarnya.
Fandi juga menegaskan, kegagalan Kepala DKP Malut telah menunjukkan ketidakmampuannya dalam menjalankan tugas dalam menjaga kekayaan laut dan melindungi nelayan dari praktik illegal fishing.
"Sekali lagi, Hipmamoro secara tegas mendesak Gubernur Sherly Tjoanda, mencopot pejabat yang tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di perairan Morotai, yang berujung pada kerusakan ekosistem dan ekonomi masyarakat, " pungkasnya.
Lanjut Fandi, pemerintah diminta harus bertanggung jawab menunjukkan keberanian dalam menegakkan keadilan dan perlindungan sumber daya laut (Yadin/Red)
