 |
| SAMURAI Malut saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Halmahera Selatan |
HALSEL, JurnalMalut.com - Tata kelola dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kota Bacan didesak untuk segera dicarikan solusi.
Kondisi kritis itu membuat Organisasi Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Maluku Utara, distrik Unsan Bacan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Halmahera Selatan. Massa membawa spanduk bertuliskan: “Bacan Darurat Sampah” Senin, 15 Desember 2025.
Sekertaris Jendral (Sekjen) SAMURAI Malut, Amar Talib, mengatakan Pemda Halmahera Selatan diminta untuk mencari solusi terkait masalah tersebut karena Fakta di lapangan menunjukkan bahwa setiap hari pulau ini menanggung beban puluhan ton sampah
Menurutnya, Desa-desa sebagai penyumbang sampah terbanyak di antaranya:
Panamboang, Tembal, Tuwokona, Kupal, Gandasuli, Papaloang, Kampung Makian, dan Mandoang, telah menyumbang 8,2 ton sampah setiap sehari. Sementara Wayamiga, Babang, dan Sayoang 3,8 ton dalam sehari. Belum lagi di desa-desa lain seperti Amasing Kota, Hidayat, jika dijumlahkan setiap hari pulau ini menanggung beban 21,4 ton sampah.
Selain darurat sampah, SAMURAI juga menyentil soal petugas TPA yang bekerja dalam bahaya. Petugas TPA menghabiskan 5-8 jam per hari tanpa APD, sarung tangan, masker, sepatu, dan juga SOP pengelolaan TPA tidak dijalankan”.
"Dengan upah hanya Rp. 1.000.000 - 1.500.000/bulan, petugas TPA mempertaruhkan kesehatan. Bekerja meski terpaksa, walaupun batuk, sesak nafas, infeksi kulit datang mendahului namun upah tersebut belum tentu cukup memenuhi kebutuhan keluarganya" ujarnya.
Menurutnya, Darurat sampah bukan hanya menunjukkan volume, tapi cermin dibalik setiap ton sampah ada cerita tentang alam yang diam-diam memikul beban yang manusia tinggalkan.
Dilihat dari aspek kebijakan, kata Amar, Koordinasi Desa dan DLH nyaris tidak ada. Sanksi pembuangan sampah ilegal tidak ditegakkan, terjadinya penumpukan sampah di desa-desa, ada seminggu sekali, ada juga sebulan sekali, " ungkapnya.
“Sungai, laut dan kali mati menjadi pilihan terakhir pembuangan sampah. Sebagaimana temuan SAMURAI di lapangan menunjukkan bahwa: 30,07% buang ke TPS, 22,30% membuang ke kali mati, sementara 20,26% ke laut, lalu 17,23% ke sungai, dan 10,14% warga membuangnya ke lokasi lainnya”. pungkasnya.
Dalam aksi tersebut, SMUARAI menuntut kepada Pemda Halsel di antaranya:
- Segera sahkan Perda Pengolahan Sampah Halsel
- Naikan Upah petugas TPA dan penuhi APD (Alat Pelindung Diri)
- Tambah armada angkutan sampah, dan mesin produksi sampah
- Bangun TPS permanen di semua desa
- Segera melakukan pemeriksaan kesehata untuk petugas TPA
- Bangun jalan TPA Marabose
- Bangun Bak Sampah dan sistem daur ulang. (Yadin Red)
