 |
| Kantor DPRD Malut |
SOFIFI, JurnalMalut.com - Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Utara menyetujui pemangkasan Pokok Pikiran (Pokir) di Tahun 2025 hal ini disampaikan anggota Komisi I DPRD Malut Iswanti kepada media ini Rabu (5/4/2025)
Meski pemangkasan anggaran pokir untuk mendukung program prioritas yang mendesak di daerah ini, hal tersebut dapat diterima jika memang diperlukan untuk efisiensi anggaran yang lebih besar demi kepentingan masyarakat.
“Kalau memang itu suatu keharusan, kalau memang itu suatu keharusan, efisiensinya harus kesitu (pemangkasan pokir) yah demi untuk hal yang lebih besar yah kenapa tidak,” ujar Iswanto saat saat diwawancarai Monitor Indonesia di Pelabuhan Speed Boat Sofifi.
Ia juga mengingatkan bahwa meskipun pemangkasan anggaran mungkin berdampak pada sebagian kegiatan, tetap ada regulasi yang mengatur pokir dan aspirasi masyarakat yang harus tetap diperhatikan.
“Pokir ini ada regulasi yang mengatur itu, jadi kalau dia berpengaruh pada dampak efisiensi saya yakin kecewa walaupun itu berdampak ke efisiensi, tapi ada hal yang harus diakomodir karena aspirasi ini adalah kebetulan masyarakat yang dipenuhi,” tambah Iswanto.
Iswanto juga menekankan bahwa anggaran APBD seharusnya digunakan untuk kegiatan yang benar-benar memberikan dampak langsung pada masyarakat, dan pokir merupakan salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa program-program pembangunan sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
“Iya kan ujung-ujungnya kita bicara anggaran itu untuk kebutuhan masyarakat, kegiatan apa sih, program tentang masyarakat. Pokir ini bagian dari kebutuhan masyarakat, karena aspirasi dari masyarakat,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Malut, Merlisa Marsaoly, yang berasal dari Partai PDI Perjuangan, menyatakan bahwa pemangkasan anggaran pokir masih dalam proses evaluasi.
Merlisa, yang diwawancarai di kantor DPRD Malut usai rapat Pansus LKPJ pada 4 Maret 2025, menjelaskan bahwa meskipun belum ada keputusan final, pemerintah daerah sedang mempersiapkan langkah-langkah lanjutan terkait pemangkasan anggaran ini.
“Kita akan melihat lebih jelasnya nantilah, masalah pokir itu masalah juga yang kerja-kerja DPRD. Jadi nanti kita lihat apa saja yang diefisiensi, belum jelas, karena memang untuk pokir juga belum jelas, masih ada rapat konsultasi lebih lanjut,” ujar Merlisa. (red)
